Jakarta, Pemerintah mengingatkan eksportir sejumlah komoditas Indonesia agar segera menyiapkan data geolokasi menjelang pemberlakuan kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, sejumlah komoditas ekspor Indonesia harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi dengan menyertakan data geolokasi. Komoditas tersebut meliputi minyak kelapa sawit mentah (CPO), kopi, kakao, kayu dan produk turunannya, karet, daging, serta kedelai.
“Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” kata Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dradjad memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang berpotensi terdampak ketentuan EUDR mencapai sekitar 7 miliar dolar AS.
“Saya belum dapat data yang terakhir, tetapi angkanya pernah segitu. Nah ini akan terkena EUDR jika diberlakukan. Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” ujarnya.
Untuk mendukung pemenuhan persyaratan tersebut, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung penyediaan data geolokasi. Dradjad menyebut, pelaku usaha kini perlu menindaklanjuti kesiapan sistem tersebut agar proses ekspor tetap berjalan sesuai ketentuan.
“BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap,” imbuhnya.
Sebagai informasi, EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang mengatur pemasaran komoditas dan produk tertentu di kawasan tersebut. Melalui aturan ini, produk yang masuk ke pasar Uni Eropa harus dapat dibuktikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal batas yang ditentukan.
Selain itu, produk juga harus dihasilkan sesuai ketentuan hukum negara asal dan dilengkapi pernyataan uji tuntas atau due diligence.
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115. Sejak pertama kali dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024, penerapannya telah mengalami dua kali penundaan.
Penundaan pertama menggeser jadwal pemberlakuan ke Desember 2025. Selanjutnya, Uni Eropa kembali menunda penerapan EUDR hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha dalam mempersiapkan pemenuhan persyaratan sekaligus mendukung penyempurnaan sistem administrasi.
Dengan semakin dekatnya jadwal penerapan EUDR, eksportir komoditas terkait perlu memastikan ketersediaan data geolokasi dan kelengkapan dokumen uji tuntas agar produk mereka tetap dapat memenuhi persyaratan akses pasar Uni Eropa.













